Info Pelabuhan.Site ,Sulawesi Utara — Banjir bandang melanda Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak awal pekan. Bencana ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan sejumlah wilayah permukiman terdampak.
Peristiwa yang diduga dipicu tingginya curah hujan sejak Senin, 5 Januari 2026, itu berdampak pada empat kecamatan, yakni Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Sedikitnya dua kelurahan dan enam desa terdampak banjir bandang.
Merespons kondisi tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyaluran bantuan dilakukan oleh ASDP Cabang Bitung dengan menggunakan kapal KPLP Bitung KN Gandiwa pada Rabu, 7 Januari 2026.
Bantuan yang disalurkan meliputi beras, makanan siap saji dan instan, biskuit dan makanan ringan, susu UHT, air minum dalam kemasan, serta ikan kaleng. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa kehadiran ASDP di tengah bencana merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai BUMN. “ASDP tidak hanya berperan dalam menjaga konektivitas antarpulau, tetapi juga hadir memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Heru.
Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bitung, Rudy Mahmudi, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi mengingat kedekatan wilayah operasional cabang dengan Pulau Siau. Menurut dia, bantuan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Langkah kemanusiaan ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, dukungan kesehatan pascabencana, serta penguatan ketahanan masyarakat di wilayah terdampak.
ASDP menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna mendukung proses pemulihan dan memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan bagi masyarakat kepulauan. ***
