IP — Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal ‘estafet kepemimpinan’ menjadi polemik. Berujung sejumlah pihak menekankan soal netralitas Polri pada pemilu 2024.
Polri memberikan klarifikasi soal pernyataan Kapolri yang disampaikan dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri pada Kamis (11/1) lalu itu. Karopenmas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk melihat pernyataan Kapolri secara utuh.
“Kami perlu sampaikan Bapak Kapolri menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023 kemudian bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan bapak Kapolri terkait dengan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman kemudian juga cooling sistem,” tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (12/1).
Dia menjelaskan, perihal estafet kepemimpinan yang dimaksud adalah dimulai dari presiden pertama Indonesia, Soekarno hingga Jokowi. Artinya, siapa pun pemimpin yang nantinya terpilih dalam Pilpres 2024 dapat melanjutkan apa yang sudah dibangun sejak Indonesia berdiri.
“Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Ir Soekarno sampai dengan saat ini presiden ke-7 yaitu Ir Joko Widodo,” sambungnya.
Dia menjelaskan hal itu perlu dilakukan agar dapat terus membangun Indonesia, terlepas program baru apa pun yang dibawa.
“Untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia ya, tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan tentunya apa pun program yang dibawanya,” jelasnya.
Jenderal bintang satu ini menambahkan pernyataan Kapolri sebelumnya tidak merujuk pada pasangan calon presiden dan wakil presiden mana pun. Polri berkomitmen menjaga netralitasnya sesuai amanah undang-undang.
“Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya polri netral sebagaimana amanah pada UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pada Pasal 28 Ayat 1 dan 2,” kata Trunoyudo.
“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai, tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutupnya.
