Lampung Selatan – Info Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Penjaga Pantai dan Laut (PPLP) di Lampung Selatan, 2 Febuari 2026.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, didampingi Direktur KPLP Capt. Hendri Ginting, serta diikuti jajaran pejabat dan personel di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
Dalam amanatnya, Dirjen Masyhud menegaskan bahwa selama lebih dari lima dekade, KPLP dan PPLP telah menjadi garda terdepan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan perairan Indonesia, baik sebagai jalur transportasi nasional maupun internasional.
“Selama lebih dari lima dekade, KPLP dan PPLP telah menjadi garda terdepan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam memastikan perairan Indonesia aman, tertib, dan andal,” ujar Masyhud.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas KPLP dan PPLP sangat ditentukan oleh soliditas internal, kesatuan visi, disiplin, profesionalisme, serta integritas seluruh personel dalam menjalankan amanah negara.
Menurutnya, tantangan keselamatan pelayaran ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, operator pelayaran, pengguna jasa, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Keselamatan pelayaran hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat antar seluruh pihak,” tegasnya.
Selain itu, Dirjen Masyhud juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat nelayan. Ia mengimbau agar nelayan selalu mengutamakan keselamatan saat melaut dengan menggunakan perlengkapan keselamatan dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum maupun selama berlayar.
“Keselamatan di laut adalah tanggung jawab bersama. Jangan memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca tidak memungkinkan,” pesannya.
Dirjen Masyhud menutup arahannya dengan menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil mengandung tanggung jawab besar terhadap keselamatan jiwa manusia serta kelancaran aktivitas ekonomi nasional.**
