INFOPELABUHAN.SITE Jakarta– Untuk memastikan kelancaran operasional di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), SKK Migas Perwakilan Kalsul bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah tersebut menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.
Kunjungan ini disambut oleh Dirjen Hubla, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi M.Sc, didampingi Direktur Lalu Lintas dan Perhubungan Laut, Dr. Hartanto, M.H., M.Mar.E.
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas menyampaikan perkembangan terkini terkait kegiatan hulu migas dan beberapa proyek strategis di wilayah perairan Kalimantan dan Sulawesi, khususnya yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan fast project.
Salah satu topik yang dibahas adalah operasional hulu migas, serta penggunaan Terminal Khusus (TUKS) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TERSUS), termasuk pelayanan melalui sistem Inaportnet. Jumat 18/10/24
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menjelaskan bahwa wilayah Kalsul memiliki sejumlah proyek strategis, salah satunya adalah PSN ENI Indonesia di Blok North Ganal, Kalimantan Timur.
Proyek ini mencakup penggelaran pipa sepanjang 100 km dari fasilitas floating production, storage, and offloading (FPSO) di North Hub Eni menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara.
Selain itu, koordinasi dengan industri lain di perairan yang memiliki proyek tumpang tindih juga sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional.
Selain PSN tersebut, terdapat juga proyek PT Pertamina Hulu Mahakam di Lapangan Tunu, yang akan melakukan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi anjungan lepas pantai guna menjaga keberlanjutan produksi di Wilayah Kerja (WK) Mahakam.
Proyek ini berada di area yang berbenturan dengan area konsesi transfer kapal ke kapal (ship to ship transfer) yang dikelola oleh pihak swasta.Di Sulawesi Tengah, JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi saat ini tengah mengembangkan Lapangan South Senoro, yang ditargetkan akan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Proyek ini meliputi penggelaran pipa near shore berdiameter 18 inci sepanjang 3,6 km.
Aspek teknis dan formalitas proyek ini tengah dalam tahap penyelesaian dengan otoritas perhubungan laut di tingkat daerah dan pusat.
Azhari menekankan pentingnya sinergi antara kegiatan hulu migas dengan industri lain yang juga menggunakan ruang laut, agar kepentingan ekonomi dan energi nasional dapat terjaga.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan dan mendukung target produksi nasional,” ujar Azhari.
Dirjen Hubla, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, menyambut baik kunjungan SKK Migas dan KKKS Kalsul ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah untuk mendukung kelancaran proyek migas di wilayah perairan Kalimantan dan Sulawesi.
“Kami mendukung penuh rencana program-program strategis yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan KKKS di wilayah Kalsul demi kepentingan masyarakat dan ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Dalam kunjungan ini, SKK Migas, KKKS, dan Ditjen Hubla sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis melalui pelaksanaan Forum Kemaritiman Hulu Migas.
Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dukungan dan kerjasama yang diperlukan guna mendukung rencana strategis pemerintah dalam meningkatkan produksi migas serta mengurangi subsidi energi.
Melalui sinergi ini, diharapkan potensi kendala yang dapat menghambat operasional hulu migas dapat diminimalisir, sehingga proyek strategis dapat berjalan sesuai jadwal dan mendukung ketahanan energi nasional.
SKK Migas adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang bertugas mengelola kegiatan usaha hulu migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
Lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam migas dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara demi kesejahteraan rakyat.**
