Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Margaluyu (BUMDes) KARYA HURIP semestinya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Melalui pengelolaan aset, jasa, dan usaha yang bersumber dari Dana Desa (DD), BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.
Namun harapan itu tampaknya masih jauh panggang dari api di Desa Margaluyu , Kecamatan kiarapedes , Kabupaten Purwakarta. Pengelolaan BUMDes setempat diduga sarat dengan ketidakjelasan dan minim transparansi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa anggaran BUMDes karya hurip desa Margaluyu berasal dari Dana Desa dengan porsi mencapai 20 persen. Anggaran ini seharusnya dikelola secara akuntabel dan terbuka kepada publik. Namun, ketika awak media mencoba mengonfirmasi mekanisme BUMDes karya hurip kepada sosok yang kerap disapa “ss ”, justru mendapatkan jawaban mengambang. 
Namun ketika dikonfirmasi ulang melalui pesan WhatsApp terkait dugaan keterlibatannya, ss memilih bungkam. Sikap diam ini justru menimbulkan kecurigaan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal, pengelolaan BUMDes Margaluyu memang tak jelas arah dan tujuannya.
“Dulu katanya buat usaha ternak dan pertanian , tapi nggak jelas kelanjutannya. Sampai sekarang nggak pernah ada laporan atau sosialisasi ke masyarakat. Kayaknya cuma legalitas doang,” ujarnya.
Kondisi ini tentu mengundang pertanyaan besar: apakah BUMDes Margaluyu benar-benar berjalan atau sekadar formalitas belaka untuk mencairkan dana desa?
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), diminta segera turun tangan, apalagi jika anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat.
“BUMDes itu bukan milik segelintir orang, tapi milik masyarakat. Harusnya terbuka, jelas pengelolaannya, dan punya manfaat. Kalau pengurusnya aja nggak jelas dan dana nggak transparan, ya harus dievaluasi bahkan diaudit,” tegas aktivis
Jika benar pengelolaan BUMDesa Margaluyu menyimpang dari aturan dan tidak memberikan manfaat konkret bagi warga, maka bukan hanya teguran yang pantas diberikan, tapi juga pemeriksaan menyeluruh agar tidak menjadi preseden buruk bagi desa-desa lain di Purwakarta.
Diketahui menurut aduan masyarakat, Dasar pangan anggaran awal,1 ternak, 2 pertanian,
dengan anggaran 125 juta rupiah.
Anggaran pertanian dengan bajet 24 juta dikelola anaknya, diduga pembelanjaan ternak pun tidak trasparan. Info yang akurat hanya pembelnjaan 1 juta 250 ribu rupiah, sedangkan dilimpahkan ke pengurus ternak 1 ekor nya 1juta 500 ribu, pembuat kandang pun di bajet kan 32 juta rupiah, kemudian pelaksanan hanya 20 juta rupiah.
sirkulasi pangan dengan modal 24 juta tidak jelas adanya. Penghasilan termen kedua ada uang yang dicairkan dengan nominal 87 juta rupiah, uang sudah dicairkan akan tetapi aksi belum juga dilaksanakan, ada temuan lagi malah digunakan bayaran pekerjaan KKM,” ujar masyarakat.
